Perkembangan Teknologi di Indonesia - Kebijakan Pajak dalam Era Digital Economy - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2 | TECHNOLOGY

Breaking

Senin, 15 April 2019

Perkembangan Teknologi di Indonesia - Kebijakan Pajak dalam Era Digital Economy

Kebijakan Pajak dalam Era Digital Economy



Perkembangan teknologi digital seharusnya dapat dipungut sebagai momentum untuk membetulkan kepatuhan mesti pajak. Terlebih, sampai saat ini pengambilan pajak di Indonesia masih belum optimal.

Hal ini dikatakan Managing Partner DDTC Darussalam ketika menjadi penceramah dalam Tax Gathering KPP Madya Bandung bertema ‘Apresiasi dan Inspirasi untuk Kontributor Negeri’ di The Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, digitalisasi bisa menjadi instrumen yang menyokong perubahan paradigma ke arah cooperative compliance. Dengan paradigma ini, bakal ada efek timbal balik yang saling menguntungkan mesti pajak (WP) dan otoritas, baik dari segi efisiensi ongkos dan masa-masa serta keterbukaan informasi.

“Dalam kaitannya dengan administrasi pajak, digitalisasi dapat memberikan kepastian masa-masa (real time), efisiensi, dan transparansi. Ini akan menciptakan kepatuhan lebih gampang tercapai,” ujarnya saat mengemukakan materi ‘Kebijakan Pajak dalam Era Digital Economy Menyongsong Revolusi Industri 4.0’.

Seperti diketahui, penerimaan pajak berkontribusi lebih dari 70% dari total penghasilan negara. Sayangnya, komparasi penerimaan dengan produk dalam negeri bruto (tax ratio) Indonesia masih di kisaran 10%—11%, jauh dari standar International Monetary Fund (IMF) sebesar 15%.

Bersamaan dengan optimalisasi pemakaian teknologi digital untuk kebutuhan administrasi, digitalisasi juga dapat digunakan sebagai sarana guna mengedukasi masyarakat. Berdasarkan keterangan dari OECD, imbuhnya, pendidikan pajak ialah mekanisme efektif untuk membina kepercayaan untuk otoritas sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kepandaian pajak.

Khusus guna automatic exchange of information (AEoI), sejumlah 102 negara sudah berkomitmen guna mengimplementasikannya. Indonesia sendiri telah memulainya pada September 2018 dengan paying hukum Undang-Undang No. 9/2017 mengenai Akses Informasi Keuangan guna Tujuan Perpajakan.

Pada tahun lalu, DJP telah mengantongi data aset penduduk negara Indonesia di yurisdiksi beda senilai Rp1.300 triliun. Data didapat dari pertukaran informasi dengan 66 yurisdiksi partisipan dan 54 yurisdiksi destinasi pelaporan. Tahun ini, pertukaran informasi dilaksanakan dengan 99 yurisdiksi partisipan dan 81 yurisdiksi destinasi pelaporan.

“Implementasi AEoI seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan mesti pajak dalam mengadukan SPT [Surat Pemberitahuan]. Hal ini dikarenakan telah ada informasi yang dipunyai Ditjen Pajak guna menguji kebenaran SPT,” katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar