Perkembangan Teknologi di Masyarakat - Mengolah Penerapan Pemilu Manual Menjadi Pemilu Elektronik - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2 | TECHNOLOGY

Breaking

Selasa, 14 Mei 2019

Perkembangan Teknologi di Masyarakat - Mengolah Penerapan Pemilu Manual Menjadi Pemilu Elektronik

Mengolah Penerapan Pemilu Manual Menjadi Pemilu Elektronik


Hasil gambar untuk e-voting pemilu

Perkembangan Teknologi di Masyarakat - Pesatnya perkembangan teknologi digital menciptakan pemerintah mesti tidak sedikit melakukan pembenahan dalam sistem yang diterapkan terhadap program dan kebijakannya.

Teknologi ketika ini semakin tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masyarakat, bahkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia seharusnya telah mulai merealisasikan transformasi digital.

Setelah terjadinya tidak banyak kisruh usai Pemilu serentak 2019 yang dilangsungkan pada 17 April lalu, pemerintah diinginkan segera mengolah penerapan Pemilu yang seringkali manual memakai kertas menjadi Pemilu Elektronik.

Ada satu teknologi yang dipercayai mampu menerapkan urusan tersebut dan uji jajaki pun telah dilaksanakan oleh perekayasa tanah air.

Pemilu elektronik ini menerapkan tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan melalui e-voting, lantas verifikasi data pemilih melewati e-verifikasi serta rekapitulasi melewati e-rekapitulasi.

Namun butuh diketahui, ada peraturan resmi dalam penerapan sistem tersebut.

Sebelum diterapkan, sistem e-voting, e-verifikasi dan e-rekapitulasi mesti dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Undang-undang (UU) Pemilu.

Hal tersebut karena Pemilu adalah amanat UU, sehingga peralihan dari penerapan sistem juga harus melalui proses tersebut.

Melihat apa yang terjadi pada Pemilu serentak 2019, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menilai ketika ini sistem verifikasi data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih mempunyai kekurangan.

Hal tersebut mengacu pada verifikasi data yang lumayan mudah yakni melulu menunjukkan KTP elektronik saja.

"Kalaupun pemilih mesti diverifikasi melulu sebatas pada pemilih datang ke tempat pengambilan suara dengan mengindikasikan KTP elektronik, tetapi pada prakteknya verifikasi pemilih di TPS masih paling longgar," ujar Hammam, di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

E-verifikasi dipercayai mampu mengurangi kecurangan yang dapat saja dilaksanakan oleh semua pemilih dalam memakai hak pilihnya maupun panitia yang bertugas ketika penyelenggaraan Pemilu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar