Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Produksi Pangan - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2 | TECHNOLOGY

Breaking

Kamis, 23 Mei 2019

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Produksi Pangan

Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Bulog, Jakarta, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari


Ketidak Stabilan Harga Pangan Pokok

Perkembangan Teknologi | Masa depan kepandaian stabilisasi harga pangan pokok pulang diselimuti ketidakpastian, sebab upaya menyempurnakannya semenjak 2018 atau sebelumnya seakan tertunda sebab kondisi politik menjelang Pemilu 17 April 2019.

Maksud pemerintah untuk mengayomi petani produsen dituangkan melewati penetapan harga referensi di hulu, melewati harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah pun melindungi konsumen, khususnya dari kumpulan miskin melewati penetapkan harga ketengan tertinggi (HET) supaya konsumen tidak terlampau buruk menderita dari lonjakan harga pangan pokok.

Artikel ini menganalisis masa mendatang stabilisasi harga pangan pokok, terutama gabah dan beras, berkaitan dengan ketidakjelasan keputusan kebijakan sebab peristiwa politik. Sementara itu, dua landasan kepandaian stabilisasi harga sedang merasakan krisis kredibilitas, sebab tidak dapat ditegakkan secara baik, sebab kondisi di lapangan telah jauh dari ideal.

Secara teori, HPP diputuskan di atas harga ekuilibrium pasar, sebab pada musim panen harga pasar seringkali turun di bawah harga keseimbangan. Esensinya, pemerintah menjaga supaya harga gabah tidak turun di bawah HPP. Jadi, keunggulan pasokan (excess supply) diserap pemerintah melewati Perum Bulog lewat proses pengadaan atau pembelian dari gabah dan beras dari petani.

Namun di lapangan, sejak diputuskan Inpres/2015 tersebut, harga gabah petani hampir tidak pernah sedang di bawah HPP. Pada 2018 sebanyak ekonom pertanian pernah secara langsung menyampaikannya pada Presiden Joko Widodo bahwa kepandaian harga referensi harga itu tidak efektif, dan menganjurkan untuk diubah.

Pemerintah pernah memutuskan toleransi dan fleksibilitas dari HPP hingga di atas Rp4.000 dengan asa target-target pengadaan gabah setara beras Bulog mengisi target selama 1,5 juta–2 juta ton sebagai kriteria aman stabilitas harga. Kejadian rendahnya kinerja pengadaan pada 2017, terutama sebab ada gangguan produksi, ternyata berimbas pada kontroversi impor beras 500.000 ton pada mula 2018. Masyarakat kesudahannya paham bahwa total impor beras pada 2108 menjangkau rekor tertinggi 2,25 juta ton senilai lebih US$1 miliar atau selama Rp15 triliun.

Kini, pada musim panen April-Mei ini, harga gabah kering panen (GKP, kadar air 20%) di tingkat petani jatuh hingga Rp4.357 per kilogram pada April, turun selama Rp1.000 per kilogram dikomparasikan dengan harga Januari Rp5.353 per kilogram atau turun 4,37% dari harga April 2018 Rp4.556/kg. Harga gabah kulitas rendah (kadar air 25%) pun anjlok hingga Rp4.022 per kilogram atau turun 6,65 % dikomparasikan dengan harga April 2018 sebesar Rp4.309 per kilogram.

Benar, bahwa anjloknya harga gabah kini belum hingga di bawah referensi HPP pada Inpres 5/2015. Namun ongkos produksi padi ketika ini selama Rp4.079 per kilogram, karena ongkos upah tenaga kerja dan sewa lahan yang tinggi, disamping ongkos pupuk dan pestisida yang pun tinggi.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan kepandaian HET beras melewati Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 atau seringkali cukup ditulis Permendag 57/2017. Terdapat tiga jenis HET menurut distrik untuk masing-masing kualitas beras medium dan beras premium. Bagi beras medium dan premium, HET diputuskan masing-masing, kesatu Rp9.450 dan Rp12.800 per kilogram di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara barat dan Sulawesi.

Kedua, Rp9.950 dan Rp13.300 per kilogram di Sumatera di samping Lampung, Sumsel, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Ketiga, Rp10.250 dan Rp13.600 per kilogram di Maluku dan Papua.

Mirip dengan harga di hulu, harga beras kualitas premium April 2019 di penggilingan masih Rp9.465 per kilogram meski turun Rp500/kg dikomparasikan harga Januari 2019. Harga beras kualitas medium pada April 2019 di penggilingan Rp9.144 per kilogram atau turun nyaris Rp800/kg dikomparasikan harga Jauari 2019.

Harga-harga di penggilingan ini amat jauh di atas HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram di Gudang Bulog seperti ditata pada Inpres 5/2015. Bahkan, harga ketengan beras kualitas medium pada April 2019 terdaftar Rp14.021 per kilogram, masih jauh lebih tinggi dari HET cocok Permendag 57/2017.

Harga ketengan beras relatif tidak berubah, lagipula pada masa Ramadan laksana sekarang, karena melulu mengalami penurunan 0,25% dikomparasikan dengan harga pada April 2018.

Masa depan stabilisasi harga pangan pokok tergantung sepenuhnya pada pemerintah guna merevisi kepandaian stabilisasi harga minimal dengan opsi kepandaian berikut.

Pertama, mengolah atau menyesuaikan HPP dan HET sesuai pertumbuhan terkini, laju inflasi, kenaikan ongkos produksi, dan lain-lain. Penulis pernah mengerjakan perhitungan simpel bahwa HPP guna GKP (kadar air di bawah 25%) berkisar pada rentang Rp4.200 – Rp4.400 per kilogram di tingkat petani dan Rp4.250–Rp 4.450 per kilogram di tingkat penggilingan.

HPP guna GKG (kadar air di bawah 14%) berkisar pada rentang Rp5.000–Rp5.400 di tingkat petani dan Rp5.050– Rp5.450 di tingkat penggilingan. HPP beras di tingkat petani ialah Rp8.000–Rp 8.200 per kilogram.

Kedua, mengolah desain besar kepandaian stabilisasi harga pangan pokok, terutama sebab terdapat evolusi radikal kepandaian subsidi konsumen kurang mampu dari beras guna keluarga pra-sejahtera (Rastra) ke pertolongan pangan non-tunai (BPNT). Suka atau tidak suka, kepandaian BPNT telah mengolah target-target pencapaia keawetan pangan.

Penanganan BPNT oleh Kementerian Sosial yang menekankan pada pertolongan sosial dan penanggulangan kemiskinan tentu bertolak belakang secara pandangan hidup dengan distribusi Rastra yang sekitar ini dilakukan Bulog bareng pemerintah daerah, yang lebih bernuansa faedah penyangga, stabilisasi harga, dan keawetan pangan.

Maksudnya ialah bahwa kepandaian di hulu tingkat petani dan di hilir tingkat konsumen berada pada satu pintu dan ditata lebih kuat, paling tidak melewati peraturan presiden.

Ketiga, menyempurnakan kepandaian pangan secara komprehensif, sebab dimensi yang mesti diacuhkan juga bertambah, seiring dengan berkembangnya ilmu data, teknologi informasi dan komunikasi, gejala disrupsi teknologi, tumbuhnya generasi milenial dalam dunia usaha, dan Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Pertanian 4.0 yang telah berdenyut. Tidak terdapat yang dapat menahan laju evolusi yang demikian deras. Namun insan masih dapat menyesuaikan arah perubahan kepandaian yang mesti diambil.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar