Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Fintech - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2 | TECHNOLOGY

Breaking

Kamis, 27 Juni 2019

Perkembangan Teknologi | Perkembangan Teknologi Fintech



Jasa Konsultan Hukum Memiliki Peluang Besar dalam Perkembangan Industri Fintech



Hasil gambar untuk fintech


Perkembangan Teknologi Fintech | Perkembangan industri jasa finansial berbasis digital atau financial technology (fintech) semakin ramai dipakai masyarakat. Tidak melulu itu, pelaku usaha atau korporasi fintech pun terus berlahiran mulai dari investor lokal sampai asing laksana China. Para pelaku usaha fintech itu saling menawarkan sekian banyak  inovasi layanan supaya diterima masyarakat.

Di tengah situasi ini, tidak melulu membuka peluang dari segi bisnis fintech, ternyata jasa konsultan hukum sangat diperlukan dari hulu sampai hilir industri ini. Konsultan hukum memainkan peranan urgen untuk menolong investor mengetahui aturan main industri fintech di Indonesia. Sebab, investor memerlukan konsultan hukum yang bisa memberi masukan sehingga pekerjaan bisnis sebuah perusahaan cocok dengan aturan yang berlaku.


Pernyataan ini dikatakan advokat dari Kantor Hukum AKSET Law, Abadi Abi Tisnadisastra, dalam acara seminar “Fintech: Regulasi, Perangkat Teknologi dan Pengawasannya Dikaitkan dengan Maraknya Illegal Fintech” yang diadakan HKHPM di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (24/6).

Berdasarkan keterangan dari Abi pertumbuhan fintech yang dinamis menuntut konsultan hukum mesti terus mengekor perkembangan industri ini. Sebab, situasi tersebut mengakibatkan perangkat aturan fintech terus berubah.

“Dalam 5-10 tahun lalu, anda belum kenal industri ini tetapi dalam masa-masa singkat telah jadi unsur masyarakat. Lalu, apa dengan kata lain bagi konsultan hukum? Dengan pertumbuhan signifikan tidak sedikit uncertainty dan kepandaian mengambang sampai-sampai ini jadi ruang untuk konsultan hukum supaya pelaku usaha bisa kepastian hukum,” jelas Abi.

Menurutnya, salah satu keperluan fintech terhadap pasar modal yakni dalam pemunuhan keperluan perizinan. Konsultan hukum berperan meyakinkan rencana investor tersebut cocok dengan aturan main di Indonesia. Di samping itu, konsultan hukum pun dapat menemani pelaku usaha ketika berhadapan dengan regulator untuk mendapat  perizinan.


Tren sangat penting diamati saat ini yakni perusahaan fintech semakin ekspansif pekerjaan bisnisnya. Abi menyatakan perusahaan fintech mengarah pada akusisi, merger, pendanaan sampai penawaran saham publik (initial public offering/IPO). “Sehingga, potensi kerja konsultan hukum paling besar,” jelasnya.

Dia melanjutkan industri fintech ini sudah mencapai masyarakat yang sekitar ini tidak terlayani jasa finansial konvensional laksana perbankan. Hal ini menandakan besarnya pangsa pasar industri fintech sampai-sampai dilirik investor asing. Sehingga, peran konsultan hukum semakin tersingkap dalam industri ini.

“Berbeda dengan pertumbuhan fintech di negara beda yang melulu jadi pelengkap, di Indonesia malah menciptakan market baru. Misalnya, fintech di Singapura hanya pilihan di antara jasa finansial lain. Masyarakat Indonesia unbank besar sampai-sampai elemen disrupsinya bertolak belakang dengan negara lain,” jelas Abi.

Berdasarkan keterangan dari Abi, penting untuk konsultan hukum mengetahui hukum dan bisnis industri fintech. Sebab, ada perbedaan signifikan antara fintech dengan jasa finansial konvensional. Dia pun mengimbau supaya konsultan hukum menambah kapasitasnya dengan mempelajari dinamika fintech di yurisdiksi lain. Menurutnya, penambahan kompetensi itu seiring pertambahan minat investor asing menanamkan modal pada sektor fintech.


“Aturan fintech di Indonesia masih paling minim. Sebagai konsultan hukum mesti men-develope ilmu sendiri bagaimana fintech peer to peer lending contohnya di yurisdiksi lain laksana UK, India dan Filiphina. Kadang-kadang konsultan hukum mesti kreatif untuk memahami pandangan di luar sana,” jelas Abi.

Pentingnya peran konsultan hukum dalam industri fintech juga dikatakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah. Dia mengaku dalam struktural Majelis Etik AFPI pun dijabat profesional dunia hukum. Hal ini bertujuan memantau setiap anggota AFPI mematuhi aturan yang diputuskan regulator dan kode perilaku.

Kuseryansyah menyatakan permasalahan laksana penagihan kasar, pencopetan dan penyebaran data pribadi sampai pelecehan terhadap nasabah yang menunggak pengembalian pinjaman terjadi pada industri fintech. Sehingga, peran konsultan hukum sangat diperlukan untuk memastikan persoalan itu tidak dilaksanakan fintech legal atau tercatat dan berizin regulator.

“Majelis etika ini bertugas memberi sanksi pada anggota yang melanggar aturan dan pedoman perilaku,” jelas Kuseryansyah.

Dia pun menyampaikan ketika ini asosiasi, pemerintah dan aparat penegak hukum kendala memberantas fintech ilegal. Hal ini diakibatkan mudahnya fintech ilegal membuat software layanan baru setelah diblokir regulator. Sehingga, dia mengimbau supaya masyarakat lebih hati-hati sebelum mengerjakan pinjaman online tersebut.

“Fintech ilegal memang di-takedown (tutup), namun seminggu lantas mereka hadir lagi dengan nama yang beda. Dalam masa-masa cepat mengolah namanya supaya bisa berkomunikasi dengan borrowor-nya. Saya berharap supaya masyarakat dapat wise dan selektif pada fintech ini,” pungkasnya.


Baca juga : Kulkas Cerdas Terbaru Samsung Dapat Diperintah dengan Suara 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar